Timwas Haji DPR Pertanyakan Proses Seleksi Petugas Kesehatan dari Kemenag

12-06-2024 / KOMISI VIII
Anggota Timwas DPR RI, Saleh P Daulay saat memimpin pengecekan di salah satu klinik KKHI di Emaar Al Diyafa Hotels, Makkah, Selasa (11/6/2024). Foto: Sigit/vel

PARLEMENTARIA, Makkah - Timwas Haji DPR melakukan pengecekan ke kantor kesehatan haji Indonesia (KKHI) Sektor 4 di Syisyah, Makkah. Timwas mempertanyakan seleksi tenaga medis dari Kementerian Agama (Kemenag), bukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

 

Hal itu disampaikan oleh Anggota Timwas DPR RI, Saleh P Daulay saat memimpin pengecekan di salah satu klinik KKHI di Emaar Al Diyafa Hotels, Makkah, Selasa (11/6/2024).

 

"Ini saya dengar, ada petugas kesehatan yang ditangani oleh Kemenag. Saya minta dibuat penjelasan dulu, sebab tadi saya minta ama temen-temen di sana itu belum ada jawaban," kata Saleh Daulay.

 

Saleh mempertanyakan proses perekrutan tenaga medis haji yang dilakukan oleh Kemenag. Ia mempertanyakan alasan dari pemerintah, mengingat Kemenkes merupakan pihak yang lebih mengetahui hal teknis terkait dengan tenaga medis tersebut.

 

"Lalu mengapa kok ada seleksi di Kemenag tentang petugas kesehatan ini, gimana sistemnya, prosesnya, anggarannya ke mana dan seterusnya," sambungnya.

 

Selain proses rekrutmen, Saleh Daulay juga menyoroti rasio jumlah tenaga medis yang tidak seimbang dengan jumlah jemaah haji yang mencapai 241 ribu.  

 

"Untuk rasio tenaga medis yang dimiliki kantor tenaga haji ini, dibanding dengan jumlah jemaah haji kita belum cukup," ujarnya.

 

Jumlah tenaga medis yang tidak seimbang ini juga membuat para tenaga medis kerja overtime. "Jumlah jemaah kita total 241 ribu orang, jadi tenaga medisnya tidak seimbang. Jadi mereka kadang over kerjaan. Di mana harus istirahat jadi nggak istirahat," imbuhnya.

 

Sementara itu, dari hasil pengecekan ke KKHI, Saleh menilai fasilitas di klinik KKHI sudah cukup memadai. Fasilitas bed hingga dokter yang ada di Klinik KKHI juga dinilai sudah sesuai dengan standar. 

 

Hal ini menjadi catatan Timwas DPR yang akan dibahas dalam rapat internal. Timwas meminta Kemenag menambah kuota untuk tenaga medis. "Sebab tidak masuk akal dengan jumlah jemaah sebesar itu malah petugas hajinya sedikit. Ini prioritas," tutupnya. (tvr/aha)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Minta Kementerian Agama Perinci Efisiensi Anggaran 2025
04-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI untuk membahas pelaksanaan program dan anggaran...
Komisi VIII DPR RI Soroti Efisiensi Anggaran dan Program Prioritas KPPPA Tahun 2025
03-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Rapat...
Program Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 71 Triliun, Solusi Pendanaan Jadi Sorotan
20-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG) disediakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar...
Sigit Purnomo: Penggunaan Dana Zakat Harus Transparan dan Tepat Sasaran
17-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo, menanggapi wacana penggunaan dana zakat untuk mendukung program unggulan pemerintah,...